Komisi VI Minta PLN Lanjutkan Konversi LPG ke Kompor Listrik

29-11-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait Pembahasan PMN Tunai tahun 2022, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022). Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melanjutkan program konversi dari LPG (Liquified Petroleum Gas) ke kompor induksi bertenaga listrik. Sebab, menurutnya, konversi tersebut bisa menyerap pasokan listrik yang saat ini berlebih secara kapasitas. Di sisi lain, konversi tersebut juga dinilai bisa mengurangi impor LPG yang selama ini dilakukan.

 

Deddy menegaskan, meski sebelumnya proyek tersebut dibatalkan hingga menuai banyak pro kontra, namun pihaknya mengatakan program tersebut seharusnya tetap terus dijalankan karena akan menguntungkan PLN maupun Pertamina sebagai BUMN yang mengelola LPG.

 

"Mungkin kemarin ada keributan, semua perubahan pasti ribut. Tetapi, tidak ada siapa pun yang bantah bahwa menggunakan listrik tak saja menguntungkan PLN dan Pertamina, tapi juga negara,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait Pembahasan PMN Tunai tahun 2022, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

 

Lebih lanjut, Deddy menyebut, banyak lapisan masyarakat yang dapat diuntungkan dengan keberadaan kompor listrik, terutama di daerah yang pasokan LPG sangat terbatas. “Misalnya, di daerah perbatasan Kalimantan Utara, di sana sudah mendapat listrik hanya saja untuk mendapatkan pasokan LPG sangat sulit. Maka dari itu masyarakat akan sangat tepat bila diberikan kompor induksi bertenaga listrik,” jelasnya.

 

Selain itu, Legislator Dapil Kalimantan Utara ini juga menilai kompor listrik dapat dipasarkan untuk masyarakat menengah ke atas, terutama dengan memberikan insentif kompor listrik yang murah. Menurutnya, tidak perlu konversi ke kompor listrik menjadi program nasional untuk menjualnya.


Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Nasim Khan juga menyebutkan program kompor induksi bertenaga listrik terlalu sayang untuk dihentikan, karena ada pihak-pihak yang membutuhkan. "Kayak PKL, memang nggak mungkin juga memang pakai kabel (listrik yang ada di) jalan-jalan. Cuma kan mungkin di perumahan elit, di kafe, di restoran, ya, biar aja kalau ada yang mau (pakai kompor listrik)," ujar Nasim Khan. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...